Pengerjaan konstruksi terowongan Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Pemerintah dinilai terlalu mengutamakan bisnis dari proyek pembangunan infrastruktur itu sendiri.
Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng mengkritik begitu banyaknya megaproyek ambisius dalam pembangunan infrastruktur saat ini. Menurutnya, yang terjadi justru pemerintah mengendepankan sisi bisnis dari proyek pembangunan infrastruktur itu sendiri.
"Awalnya kan pembangunan infrastruktur untuk mendorong kemajuan di berbagai daerah. Seharusnya yang lebih menonjol adalah bagaimana membuat proyek infrastruktur yang berorientasi public goods atau public servive goods. Tapi yang terjadi sekarang adalah kecenderungan mengedepankan sisi bisnis dari berbagai proyek infrastruktur yang digenjot pemerintah," kata Salamudin Daeng saat dihubungi Suara.com, Senin (28/3/2016).
Tak ayal, kondisi ini membuat tak hanya utang luar negeri pemerintah bertambah. Bahkan pinjaman luar negeri kepada kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swastas juga meningkat signifikan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Ini karena begitu banyak proyek infrastruktur besar yang dipaksakan harus dituntaskan dalam waktu bersamaan," tutur Salamudin.
Mengacu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah membutuhkan dana Rp5.519,4 triliun untuk membangun beragam infrastruktur. Meliputi infrastruktur jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, sarana air bersih, transportasi publik, hingga perumahan.
Dari kebutuhan dana sebesar itu, APBN hanya sanggup menyediakan Rp2.215,6 triliun atau 40,14 persen. Sisanya harus dipenuhi oleh APBD sebesar Rp545,3 atau 9,88 persen, dari sektor BUMN Rp1.066,2 triliun atau 19,32 persen. Terakhir dari sektor swasta sebesar Rp1.692,3 triliun atau 30,66 persen.
