25 Proyek Senilai Rp280 Triliun di Jawa Barat Siap 'Dijual', Berminat?

Ilustrasi: Foto Shutterstock

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memboyong 25 proyek infrasrtuktur di Jawa Barat senilai kurang lebih Rp280 triliun yang akan ditawarkan dalam pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta, 31 Oktober - 2 November 2018. Pameran ini merupakan pameran berskala international yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohamad mengatakan kepada Humas Jabar, Proyek-proyek infrastruktur besar yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya: Peluang bisnis di Bandara International Jawa Barat (BJIB) dan Aerocity BIJB di Kabupaten Majalengka; Proyek Bandung Metropolitan Urban Railways di Wilayah Bandung Raya.
“Proyek Aksesbilitas ke BIJB berupa pembangunan Railways dan Toll Road; kemudian Proyek Pengelolaan Sampah Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Pembangunan Minihydro Power Plant di Pasir Jambu dan Kertamukti,” katanya dari lokasi pameran, Rabu (31/10/18).

Menurut Dadang, pada pameran yang dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo ini, diinformasikan juga proyek-proyek infrastruktur lainnya yang menjadi target Gubernur baru Jawa Barat 2018-2023, Ridwan Kamil.
Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, dalam program Jabar Juara menargetkan peningkatan interkoneksi antar wilayah di Jawa Barat dari utara ke selatan, dari barat ke timur dan dari desa ke kota serta meningkatkan akses ke lokasi wisata di Jawa Barat.
“Proyek-proyek tersebut di antaranya reaktivasi railway, pembangunan Bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan waduk, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum, pembangunan jalan tol dan peningkatan jalan non tol,” paparnya.

Dadang mengungkap, proyek-proyek tersebut tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk itu maka membangun kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota dan meningkatkan partisipasi BUMN-BUMD-Swasta dalam pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat adalah suatu keniscayaan. “Kolaborasi plus inovasi adalah kunci pencapaian program Jabar Juara,” katanya.
Untuk mewujudkan itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan BUMD: PT BIJB, PT Tirta Gemah Ripah serta dukungan dari Biro Humas dan Protokol, mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Jawa Barat dalam event Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW).

Share:
Read More

Pentingnya Pengawasan Keamanan di Proyek Infrastruktur

lIustrasi: Foto Okezone
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh pekerja konstruksi untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan ketika mengerjakan proyek infrastruktur.
Jangan sampai adalagi kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh stakeholder fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM). Karena dengan adanya peningkatan SDM maka pekerjaan yang dilakukan pun lebih berkualitas.
"Di tengah kesempatan kerja yang terbuka luas di dalamnya melekat tanggung jawab bekerja. Keamanan pekerja. Jangan adalagi kasus bangunan roboh atau kecelakaan fatal. Proyek harus menjadi perhatian di wilayah rawan," tegas Jokowi saat pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2018 di Jakarta.

Nyatanya, selain keselamatan dalam pembangunan infrastruktur, dibutuhkan juga keamanan untuk pengawasan infrastruktur.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) Aritonang mengatakan, perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) tidak hanya memberikan peluang besar namun juga ancaman keamanan yang besar bagi akselerasi bisnis maupun infrastruktur.
"Infrastruktur strategis merupakan salah satu sasaran empuk bagi penyadapan atau pencurian data di dunia. Sangat penting untuk mengevaluasi kembali standar teknologi keamanan dalam melindungi infrastruktur," katanya.

ATISI mengungkapkan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah melarang pemakaian produk keamanan yang memiliki celah keamanan (backdoor code) sebagai bentuk perlindungan infrastruktur stategis terhadap potensi ancaman keamanan negara.
Teknologi yang saat ini mutlak harus ada di sistem keamanan adalah anti penyadapan data, khususnya pertahanan terhadap backdoor code.
“Ajang Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis maupun pemerintah untuk memiliki solusi terhadap risiko ancaman keamanan yang terus meningkat," kata Founder & Chairman, Professtama Teknik Cemerlang Sanny Suharli.

Mengingat dengan backdoor code, akses ke CCTV dapat diretas tanpa perlu mengetahui kata sandi, sehingga rentan pencurian rekam data denah ruangan maupun aktivitas di infrastruktur strategis.

Share:
Read More

Jadi Fokus Pemerintah, Anggaran Infrastruktur Diperkirakan Rp450 Triliun per Tahun

Pembangunan infrastruktur. Ilustrasi: Okezone
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai infrastruktur masih akan menjadi fokus utama pemerintah, apabila Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Kalau Pak Jokowi diasumsikan menang, saya kira pembangunan infrastruktur anggarannya tetap besar di dalam postur APBN pada kisaran Rp400 triliun sampai Rp450 triliun per tahunnya,” kata Bhima, dikutip dari Antaranews, di Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Pernyataan tersebut menyusul jelang hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Namun, dia mengatakan, sifatnya hanya melanjutkan serta menyelesaikan 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak ada proyek baru.
“Jadi pada periode kedua ini menyelesaikan proyek-proyek nasional yang ada pada periode pertama, mulai dari penyelesaian LRT pelabuhan-pelabuhan logistik, bendungan, bandara. Fokusnya tetap infrastruktur,” kata peneliti INDEF itu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai contoh pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan Bandara Kertajati.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, proyek strategis nasional yang telah selesai pada 2018, di antaranya Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta-Sudirman, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, LRT Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Babullah Ternate, Makassar New Port, dan Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung (Pembangunan Terminal Multiputpose Tahap II).

Share:
Read More

1.000 Km Sudah Terbangun, Menteri PUPR Tambah Jalan Tol Sepanjang 1.825 Km

Ilustrasi Jalan Tol (Foto:KBUMN)
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun hampir 1.000 kilometer (Km) jalan tol. Ini cukup fantastis karena dibangun dalam waktu empat tahun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan, meskipun sudah hampir 1.000 km jalan tol yang dibangun, bukan berarti pembangunan akan selesai. Sebab, akan ada 1.825 km lagi tambahan jalan tol yang akan dibangun pemerintah.
"Tahun 2019 ini kan seperti yang kita programkan akan ada tambahan 1.852 km," ujarnya saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Untuk mengejar target tersebut, beberapa jalan tol ada yang mulai dilakukan pengerjaannya pada tahun ini. Di sisi lain ada juga yang akan dimulai pada tahun depan karena saat ini sedang dalam tahap penetapan lokasi.
"Ke depan saya kira masih banyak lagi proyek-proyek jalan-jalan tol yang perlu kita mulai, bahkan dimulainya mungkin ada yang tahun ini apakah penetapan lokasi (penlok), tendernya itu mulai bulan Juni,” katanya.
Salah satu yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah jalan Tol Semarang-Demak. Sementara jalan Tol Yogyakarta-Solo akan dikebut pengembangannya.
"Mulai bulan Juni kaya di Semarang-Demak tinggal menetapkan pengembangnya. Yogyakarta-Solo sudah ada trase tinggal penlok (penentuan lokasi) lalu kita lelang, Cilacap-Yogyakarta juga. Lalu Bawean- Yogyakarta juga mencari trase," imbuhnya.
Sedangkan untuk Pontianak-Singkawang, baru pada tahap awal. Sebab jalan tol ini masih sebatas usulan dari pemerintah daerah (Pemda).

Tol Probolinggo - Banyuwangi dan Prapat juga akan dimulai kajiannya pada tahun ini. Usulan pembangunannya sudah masuk kepada Kementerian PUPR.
"Kemudian yang ke Tebing Tinggi-Parapat, itu juga sudah akan dimulai tahun ini. Kemudian Probolinggo-Banyuwangi itu juga akan dimulai tahun ini," ujar Basuki.
Dari rencana pembangunan jalan tol ini, Basuki mengaku banyak pemerintah daerah yang mendatanginya dan meminta agar disediakan jalur exit untuk menuju daerah mereka. Salah satu contohnya adalah pemerintah daerah Jember hingga Pekolangan.
"Jember, Batang, Pekalongan, semua kabupaten minta," ucapnya.

Share:
Read More

Proyek Jalan Tol Sudah Habiskan Rp500 Triliun, Begini Rinciannya!

Ilustrasi Jalan Tol (Foto:KBUMN)
Pemerintah sudah membangun kurang lebih sekitar 941 kilometer (Km) jalan tol. Pembiayaan pembangunan jalan tol tidak hanya dibiayai oleh APBN melainkan dari pinjaman atau sindikasi perbankan (utang).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, selama empat tahun lebih pemerintah sudah mengeluarkan uang sekira Rp500 triliun untuk pembangunan jalan tol yang berasal dari utang. Dari jumlah tersebut, sumber pembiayaannya terdiri dari utang dari lembaga keuangan milik negara (BUMN) dan yang terakhir pinjaman alias utang dari luar negeri.
"Tentang pembayaran proyek jalan tol, kita mendapatkan data Pembiayaan proyek-proyek jalan tol yang sumbernya dari pinjaman. Kalau dari total jalan tol yang senilai Rp500 triliun," ujarnya kepada Okezone, Selasa (9/4/2019).

Adapun rinciannya, 62,23% atau sekitar Rp311,15 triliun dibiayai oleh lembaga keuangan milik pemerintah seperti PT SMI hingga kredit sindikasi perbankan BUMN. Beberapa bank plat merah yang ikut serta dalam kredit sindikasi seperti Bank BRI, Bank Mandiri hingga Bank BNI.
"Ada empat besar pembiayaan dari sisi pinjamannya 62,23% dibiayai oleh lembaga keuangan milik pemerintah misalnya Bank Mandiri, PT SMI," ucapnya.
Sementara itu. 36,77% atau sekitar Rp183,85 triliun berasal dari utang lembaga keuangan non pemerintah. Termasuk di dalamnya berasal dari utang luar negeri.
"Yang non BUMN 36,77%. Sebagian besar bank-bank swasta non BUMN," ucapnya.

Khusus pinjaman yang berasal dari asing, biasanya hanya diperuntukan untuk jalan tol yang dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero). Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Menurut Danang, alasan mengapa hanya proyek yang dikerjakan Hutama Karya saja karena proyek tersebut ada jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Sehingga para investor asing mempercayakan uangnya meskipun memang banyak yang menyebut tol Trans Sumatera tingkat keekonomiannya sangat kurang.
"Bank BCA dan Bank Asing membiayain Hutama Karya karena dia ada jaminan dari Kementerian Keuangan dan mereka jadi confident bisa kembali sesuai rencana bisnis mereka," jelasnya.

Ke depannya, lanjut Danang, pemerintah akan terus membangun jalan tol secara masif. Akan tetapi sektor pembiayaan Bank Daerah akan lebih didorong hingga 5% yang mana saat ini kurang dari 1%.
"Bank daerah ini baik sindikasi maupun masing-masing. Karena sampai hari ini kontribusinya kurang dari 1%. Ini akan kita dorong lagi kita berikan penjelasan untuk mereka turut serta membiayai terutama jalan tol di mana bank tersebut berada. Kita dorong sampai 5 sampai 10%," jelasnya.

Share:
Read More

Alokasi Anggaran Infrastruktur untuk Aceh Sebesar Rp1,65 Triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Okezone)
Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus berjalan seiring dengan upaya peningkatan daya saing Indonesia. Hal ini tentunya perlu didukung oleh SDM yang handal dan kompeten untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mendorong upaya percepatan sertifikasi di seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana kewajiban ini secara tegas tertuang dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
"Selain itu dengan semakin banyaknya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat maka kualitas pembangunan infrastruktur juga semakin terjamin," ujarnya saat membuka secara resmi Kegiatan Uji Sertifikasi kepada Tenaga Kerja Konstruksi di Banda Aceh, Senin (11/3/2019).
Dia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Provinsi Aceh sebesar 166.824 orang (2,0% dari tenaga kerja konstruksi nasional) di mana hanya sekitar 12,1% yang bersertifikat atau hanya sekitar 20.129 orang. Sementara itu anggaran infrastruktur Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik di Provinsi Aceh sejak tahun 2015-2018 rata-rata sebesar Rp1,65 triliun.
"Nilai anggaran infrastruktur pembangunan fisik tersebut menyerap tenaga kerja konstruksi sebanyak 23.100 orang tiap tahunnya. Sehingga dapat diketahui masih terdapat gap sebanyak 12,8% tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Provinsi Aceh," tuturnya.

Dia menuturkan, kesadaran sertifikasi tenaga kerja konstruksi seharusnya menjadi komitmen semua pemangku kepentingan, karena pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang, di mana Kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, sedangkan untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Saya minta semua pihak memegang komitmen tersebut dan menegakkan ketegasan penegakan hukum dalam menjalankannya. Penggunaan tenaga kerja bersertifikat harus tertuang sejak disepakatinya kontrak kerja konstruksi demi jaminan profesionalisme, mutu dan akuntabilitas dari setiap pekerjaan," ungkapnya.
Dia juga berharap, yang bersertifikat diharapkan akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur. Tuntutan tersebut tentunya harus sejalan dengan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
"Pengaturan terkait upah bagi tenaga kerja konstruksi, saya minta dapat segera disiapkan dengan baik oleh Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja," jelasnya.
Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam menciptakan SDM Konstruksi yang handal dan kompeten, sejalan dengan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas nasional di tahun 2019 ini.
"Pembangunan SDM ini dapat dilakukan melalui program pendidikan vokasi dan link and match dengan sektor industri, salah satunya industri konstruksi," pungkasnya.

Share:
Read More

Menhub: Bangun Infrastruktur Tak Hanya di Jawa tapi Aceh hingga Papua

Menteri Perhubungan Budi Karya (Foto: Okezone)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor transportasi sudah dilakukan di seluruh Indonesia.
"Kami membangun infrastruktur tidak hanya dilakukan di Jawa sentris saja. Tapi bagaimana kesatuan NKRI atau Indonesia sentris juga dibangun infrastuktur. Jadi, bukan hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun di Papua, Aceh dan tempat lain kita bangun infrastruktur," ujar Budi di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Kamis (28/3/2019).
"Kita ketahui, kami telah membangun 100 kapal untuk berlangsungnya tol laut. Hal tersebut merupakan salah satu solusi stabilitas harga di Jawa timur," tutur dia.

Dia menuturkan, untuk infrastuktur di perkotaan, Kemenhub telah telah membangun transportasi angkutan massal yang menjadi satu andalan. Di mana angkutan massal ini dengan investasi triliunan dan antusiasme masyarakat luar biasa.
"Seperti MRT, LRT dan bagaimana kita memberikan jalan keluar untuk angkutan massal, Tidak serta merta dirasakan masyarakat, kita butuh proses membangun," kata dia.

Share:
Read More

Recent Posts