Pemerintah sudah membangun kurang lebih sekitar 941 kilometer (Km) jalan tol. Pembiayaan pembangunan jalan tol tidak hanya dibiayai oleh APBN melainkan dari pinjaman atau sindikasi perbankan (utang).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, selama empat tahun lebih pemerintah sudah mengeluarkan uang sekira Rp500 triliun untuk pembangunan jalan tol yang berasal dari utang. Dari jumlah tersebut, sumber pembiayaannya terdiri dari utang dari lembaga keuangan milik negara (BUMN) dan yang terakhir pinjaman alias utang dari luar negeri.
"Tentang pembayaran proyek jalan tol, kita mendapatkan data Pembiayaan proyek-proyek jalan tol yang sumbernya dari pinjaman. Kalau dari total jalan tol yang senilai Rp500 triliun," ujarnya kepada Okezone, Selasa (9/4/2019).
Adapun rinciannya, 62,23% atau sekitar Rp311,15 triliun dibiayai oleh lembaga keuangan milik pemerintah seperti PT SMI hingga kredit sindikasi perbankan BUMN. Beberapa bank plat merah yang ikut serta dalam kredit sindikasi seperti Bank BRI, Bank Mandiri hingga Bank BNI.
"Ada empat besar pembiayaan dari sisi pinjamannya 62,23% dibiayai oleh lembaga keuangan milik pemerintah misalnya Bank Mandiri, PT SMI," ucapnya.
Sementara itu. 36,77% atau sekitar Rp183,85 triliun berasal dari utang lembaga keuangan non pemerintah. Termasuk di dalamnya berasal dari utang luar negeri.
"Yang non BUMN 36,77%. Sebagian besar bank-bank swasta non BUMN," ucapnya.
Khusus pinjaman yang berasal dari asing, biasanya hanya diperuntukan untuk jalan tol yang dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero). Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Menurut Danang, alasan mengapa hanya proyek yang dikerjakan Hutama Karya saja karena proyek tersebut ada jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Sehingga para investor asing mempercayakan uangnya meskipun memang banyak yang menyebut tol Trans Sumatera tingkat keekonomiannya sangat kurang.
"Bank BCA dan Bank Asing membiayain Hutama Karya karena dia ada jaminan dari Kementerian Keuangan dan mereka jadi confident bisa kembali sesuai rencana bisnis mereka," jelasnya.
Ke depannya, lanjut Danang, pemerintah akan terus membangun jalan tol secara masif. Akan tetapi sektor pembiayaan Bank Daerah akan lebih didorong hingga 5% yang mana saat ini kurang dari 1%.
"Bank daerah ini baik sindikasi maupun masing-masing. Karena sampai hari ini kontribusinya kurang dari 1%. Ini akan kita dorong lagi kita berikan penjelasan untuk mereka turut serta membiayai terutama jalan tol di mana bank tersebut berada. Kita dorong sampai 5 sampai 10%," jelasnya.
