Pembangunan Infrastruktur Korbankan 45.000 Kontraktor Dalam Negeri?

Ilustrasi Pembangunan Proyek Infrastruktur (Foto: Okezone)


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada hari ini.

Dalam sidang, Anggota DPR Komisi V Bambang Haryo memberikan masukan kepada pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Menurutnya, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur hingga Rp400 triliun kurang maksimal. Pasalnya, tidak semua infrastruktur ini dapat dirasakan.
“Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur,” ujarnya di Ruang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Salah satu contoh belum besarnya pembangunan infrastruktur adalah banyak sekali kontraktor dalam negeri yang tidak mendapat proyek. Padahal seharusnya, proyek-proyek yang dikerjakan ini menjadi peluang bagi kontraktor dalam negeri.
“Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ucapnya.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sama sekali tidak berasa di level bawah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati meskipun pembangunan infrastruktur dibangun begitu masif.
“UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40 ribu lebih dalam tempo 3-4 tahun terakhir. Data semua ada di media dan lain-lain,” ucapnya.
Masyarakat umum juga tidak merasakan dampak pembangunan infrastrukturnya. Misalnya swasembada pangan yang justru tidak tercapai karena irigasi kurang baik karena kurangnya pasokan air.
Selain itu, akses air bersih juga dinilai masih kurang dan belum berdampak. Banyak daerah yang justru tidak mendapatkan akses air minum meskipun pemerintah menggalangkan program 100-0-100.
“Kami lihat kalau infrastruktur tidak beri perubahan ke masyarakat agar DPR bisa perhatikan lebih lagi,” ucapnya.

Share:

Kementerian PUPR terus dorong pembangunan infrastruktur ramah disabilitas



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendorong penyelenggaraan jasa konstruksi dengan mengedepankan fasilitas publik yang sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. 
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan.

“Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi telah menginisiasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai proyek infrastruktur. Salah satunya penggunaan Ubin Pemandu sangat penting bagi teman-teman penyandang disabilitas,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman dalam siaran persnya, Selasa (2/4). 

Menurut Sudirman, penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penggunanya, termasuk penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan, khususnya di perkotaan. 

“Masih banyak fasilitas publik seperti bangunan gedung yang belum aksesibel, seperti kurangnya informasi, pengetahuan dan pemahaman serta anggapan bahwa penyediaan prasarana akses bagi difabel adalah mahal dan menjadi beban,” ujarnya. 

Sudirman berharap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengembangkan penyediaan fasilitas publik di wilayahnya dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi kaum disabilitas. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 

“Perencanaan dan strategi pembangunan, khususnya di perkotaan yang aksesibel bagi semua, terutama bagi disabilitas, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menambah daya saing kota,” tuturnya. 
Kementerian PUPR sendiri dalam membangun infrastruktur terus berupaya untuk mengadopsi prinsip PUG agar infrastruktur dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan difabel. 

Misalnya pada pembangunan dan renovasi Kompleks GBK yang menjadi venue Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 tahun 2018 telah dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas. 

Selain itu Kementerian PUPR juga merenovasi 1.000 kamar di Wisma Atlet Kemayoran yang digunakan para atlet Asian Para Games juga telah dilengkapi fasilitas difabel seperti penambahan ramp grab bar kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 

“Di gedung Kementerian PUPR juga bisa menjadi contoh bangunan yang aksesibel, ada jalur pemandu (ubin pemandu), parkir khusus, toilet, ramp dan lift,” ujarnya. 

Share:

Pembangunan Infrastruktur Perlu Didukung Insinyur Profesional

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (7/10/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Kementerian PUPR sendiri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur memiliki target pembangunan 2015-2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR memerlukan para ahli insinyur seperti ahli jembatan, ahli jalan, ahli bendungan dan ahli jalan raya.
“Kami merasa di PUPR sudah jarang ahli jembatan, ahli irigasi, ahli bendungan, ahli jalan raya,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Selasa (11/10/2016). Rapimnas PII dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Natsir, Ketua Umum PII Hermanto Dardak serta pengurus PII Pusat dan Cabang.
Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan insiyur profesional di Indonesia hingga 2025 sebanyak 120.000 atau sekitar 10.000 insinyur profesional per tahun.  Kementerian PUPR telah bekerjasama politeknik-politeknik diantaranya Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) di level politeknik dan menerima para mahasiswa untuk magang di proyek Kementerian PUPR.
“Insinyur juga seperti dokter. Setelah wisuda baru menjadi Sarjana Kedokteran. Untuk menjadi Dokter, perlu koas/ magang selama dua tahun. Demikian juga Fakultas Teknik yang begitu lulus baru menjadi Sarjana Teknik, belum menjadi insiyur. Sarjana Teknik belum bisa mendesain dan menyusun RAB. Sehingga harus ada pendidikan khusus secara profesional. Dalam arti, begitu lulus dengan sertifikat profesional bisa bekerja sebagai perencana dan pengawas,” jelas Basuki.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PII Hermanto Dardak menjelaskan untuk meningkatkan daya saing, perlu meningkatkan kualitas insinyur baik nasional maupun internasional. Untuk itu dilakukan program profesi insinyur. Dalam program tersebut, terdiri dari 70 persen magang dan 30 persen materi di kelas.
Arah pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Nawacita Presiden RI, diantaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Terkait daya saing global, berdasarkan Indeks Daya Saing Global (GCI), Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 37 pada tahun 2015 menjadi peringkat 41 pada tahun 2016. Salah satu indikator daya saing global adalah infrastruktur.
Kementerian PUPR sendiri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur memiliki target pembangunan 2015-2019, diantaranya:
Mewujudkan ketahanan air/pangan dengan pembangunan 65 waduk, 1 juta Ha jaringan irigasi baru, sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 67,52 m3/detik, serta sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 530 km.
Penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan 2.650 km jalan baru, 29.859 km jembatan, dan 1.000 km jalan tol.
Mewujudkan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan melalui dukungan penyediaan  rumah hunian (Program Pembangunan Sejuta Rumah) dengan pembangunan 550 ribu unit rumah susun untuk MBR, 50 ribu unit rumah khusus, serta 1,75 juta unit rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni.
Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh (Program 100, 0, 100) dengan pembangunan 32.823 liter/detik SPAM, pembangunan 38.431 Ha infrastruktur di permukiman kumuh, pembangunan pengolahan air limbah untuk melayani 667.687 KK dan pembangunan sistem penanganan sampah untuk melayani 6,9 juta KK.
Pembangunan infrastruktur PUPR disusun berbasis pengembangan wilayah dengan fokus mendukung 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Termasuk didalamnya kawasan strategis pariwisata, kawasan-kawasan industri prioritas, pelabuhan maupun perkotaan strategis nasional untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.
Dukungan insinyur dalam proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan memberikan nilai tambah pada lingkungan terbangun/binaan. Hal tersebut diindikasikan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat metode.

Share:

Pembangunan Infrastruktur Harus Ditopang Pertumbuhan Sektor Jasa

Ilustrasi jasa logistik. (Shutterstock)

Pembangunan infrastruktur harus dibarengi industri jasa agar membuahkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai pembangunan infrastruktur yang saat ini digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangatlah vital. Namun Mari mengingatkan gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi oleh pertumbuhan industri jasa.
"Percuma pemerintah banyak membangun pelabuhan, bandara, rel kereta api serta jalan tol kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah harus memastikan petugas yang bekerja di sarana transportasi publik memiliki kualitas yang bagus dalam memberikan pelayanan publik. Mulai dari pelayanan terpadu, birokrasi yang efektif dan efiisen," kata Mari di Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Selain itu, tak kalah pentingnya adalah pertumbuhan industri jasa. Pembangunan infrastruktur yang bagus harus dibarengi dengan pengembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Sebab disitulah kuncinya untuk menciptakan sistem logistik yang murah agar biaya pengiriman atau distribusi barang dari tempat produksi ke berbagai wilayah tujuan pemasaran bisa ditekan. "Sebab biaya logistik tinggi inilah yang selama ini mengganggu daya saing pengusaha dalam negeri, terutama di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini," ujar Mari.
Mari mengingatkan para pelaku usaha manufaktur agar tak cuma fokus dalam proses produksi barang. Proses distribusi barang ke tempat pemasaran juga menjadi mata rantai bisnis yang tak kalah pentingnya. Sehingga pengembangan layanan jasa logistik sangat mutlak dilakukan.
Tak hanya itu, pelaku industri jasa juga harus memaksimalkan pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan. Kondisi ini sudah terjadi di segmen industri belanja online (e-commerce) yang maju pesat dalam beberapa tahun terakhir. "Namun penggunaan internet di Indonesia belum menyentuh semua lapisan masyarakat, baru 77 juta orang. Kecepatan bandwith internet kita juga lebih lamban dan biayanya lebih mahal dibanding negara lain. Inilah yang harus dibenahi oleh pemerintah," tutup wanita yang pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Menurut data Indonesia Services Dialogue, kontribusi sektor jasa terhadap PDB nasional meningkat dari 45 persen di tahun 2000 menjadi 55 persen di tahun 2012. Industri jasa mampu menciptakan 21,7 juta lapangan kerja dalam kurun waktu 2000-2010. Angka ini jauh melampaui industri manufaktur dalam periode yang sama yang hanya mampu menyerap 2,2 juta orang. 
Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan jasa Indonesia mengalami defisit. Pada tahun 2014, Indonesia mengekspor jasa senilai 23,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dan melakukan impor jasa senilai 33,5 miliar Dolar AS.
Share:
Ilustrasi pembangunan kesehatan dan pelayanan medis di rumah sakit. (Shutterstock)

Pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan sektor kesehatan.


Bukan Cuma Jalan Tol, Indonesia Juga Butuh Bangun Infrastruktur Kesehatan
Kembali terpilih menjadi Presiden Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo memastikan akan tetap fokus terhadap bidang infrastruktur seperti jalan tol, jalan raya, hingga jembatan.
Namun lembaga riset kesehatan Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) mengkritisi infrastruktur kesehatan juga perlu diperhatikan.
"Kita tahu bahwa Presiden Jokowi memastikan pembangunan infrastruktur di tahun 2019 hingga 2024 akan diteruskan infrastruktur, tapi infrastruktur kesehatan dianggap penting atau tidak?," ungkap Luthfi Mardiansyah, Founder and Chairman Chapters di Artotel, Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Luthfi menyoroti data Riskesdas menyebutkan jumlah tempat tidur dan kamar rumah sakit dengan pasien yang dilayani di setiap provinsi miliki angka yang 'jomplang' dan tergolong sangat rendah kenaikannya.
"Sampai hari ini pembangunan rumah sakit masih di lokasi yang itu-itu saja di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Jumlah tempat tidur masih sangat rendah, bahkan masih di bawah standar, di bawah dua persen dari target operasi dari 10 ribu aset rumah sakit," ungkap Luthfi.
Luthfi Mardiansyah, Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies, bicara soal infrastruktur kesehatan. (Suara.com/Dini Afrianti)
Dari semua target ini, khususnya di daerah timur pedalaman Indonesia, juga belum jelas siapa yang akan membangun rumah sakit dan klinik kesehatan apakah pemerintah atau pihak swasta. Kalaupun ada pihak swasta, harusnya proses dipermudah dan tidak berlarut-larut.
"Swasta regulasinya, saya izin mendirikan klinik aja lumayan panjang sampai panjang 2 tahun lebih apalagi mau bangun rumah sakit, bagaimana mereka mau komitmen investasi di daerah-daerah begitu?," jelasnya.
Jika infrastruktur sudah dicanangkan, maka roadmap pembangunan rumah sakit atau pusat layanan medis berkesinambungan. Rumah sakit di Cibubur, Jawa Barat contohnya, awal hanya sebagai rumah sakit yang melayani korban kecelakaan, kini besar dan melayani layanan kesehatan lainnya.
"Salah staunya trauma center, saat pemerintah bangun infrastruktur kira-kira ada nggak akses-akses kesehatan ,itu yang harus disampaikan," imbuh Luthfi.
Lutfhi juga mengingatkan, kesehatan tidak bisa dipandang remeh mengingat Indonesia salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, ini bisa jadi aset SDM mumpuni atau sebaliknya jadi beban negara yang besar jika mereka sakit.
Share:

Pembangunan Infrastruktur Harus Ditunjang SDM yang Mumpuni

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (10/12/2018). (Suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana transfer daerah dan dana desa dipergunakan dengan sebaik mungkin.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dengan pemerataan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus menggunakan TKDD dengan baik. Berfokus pada dampak. Dampak positif akan menjadi indikator atas efektifitas penggunaan TKDD,” kata Sri Mulyani saat menjadi keynote speaker dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (10/12/2018).
Selain itu, Sri Mulyani juga meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pasalnya, selama ini pemerintah telah fokus dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga faktor-faktor untuk menunjang jalannya infrastruktur harus didukung SDM yang mumpuni.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum memanfaatkan anggaran pendidikan dengan sebaik mungkin.
“Beberapa daerah anggaran pendidikan 20 persen belum tercapai, (anggaran) kesehatan di pusat 5 persen, daerah 10 persen belum tercapai. Ini perlu di-redesain," ungkapnya.
“Daerah harus terus memperbaiki berbagai pelayanan khususnya pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Perbanyak kegiatan kursus dan pendidikan vokasi. Kita membutuhkan lebih banyak masyarakat yang terampil,” lanjutnya.
Sumber : suara.com/bisnis/2018/12/10/123717/pembangunan-infrastruktur-harus-ditunjang-sdm-yang-mumpuni
Share:

Pembangunan Infrastruktur Dinilai Lebih Berorientasi Proyek

Pengerjaan konstruksi terowongan Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Pemerintah dinilai terlalu mengutamakan bisnis dari proyek pembangunan infrastruktur itu sendiri.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng mengkritik begitu banyaknya megaproyek ambisius dalam pembangunan infrastruktur saat ini. Menurutnya, yang terjadi justru pemerintah mengendepankan sisi bisnis dari proyek pembangunan infrastruktur itu sendiri.
"Awalnya kan pembangunan infrastruktur untuk mendorong kemajuan di berbagai daerah. Seharusnya yang lebih menonjol adalah bagaimana membuat proyek infrastruktur yang berorientasi public goods atau public servive goods. Tapi yang terjadi sekarang adalah kecenderungan mengedepankan sisi bisnis dari berbagai proyek infrastruktur yang digenjot pemerintah," kata Salamudin Daeng saat dihubungi Suara.com, Senin (28/3/2016).
Tak ayal, kondisi ini membuat tak hanya utang luar negeri pemerintah bertambah. Bahkan pinjaman luar negeri kepada kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swastas juga meningkat signifikan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Ini karena begitu banyak proyek infrastruktur besar yang dipaksakan harus dituntaskan dalam waktu bersamaan," tutur Salamudin.
Mengacu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah membutuhkan dana Rp5.519,4 triliun untuk membangun beragam infrastruktur. Meliputi infrastruktur jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, sarana air bersih, transportasi publik, hingga perumahan.
Dari kebutuhan dana sebesar itu, APBN hanya sanggup menyediakan Rp2.215,6 triliun atau 40,14 persen. Sisanya harus dipenuhi oleh APBD sebesar Rp545,3 atau 9,88 persen, dari sektor BUMN Rp1.066,2 triliun atau 19,32 persen. Terakhir dari sektor swasta sebesar Rp1.692,3 triliun atau 30,66 persen.
Share:

Pembangunan Infrastruktur Digenjot untuk Pertumbuhan Ekonomi


Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. [Dok Kementerian PUPR]

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).



Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,18 persen pada kuartal II tahun 2016. Angka ini lebih tinggi dari 2015 yang dikoreksi sebesar 4,88 persen.
Sementara itu World Economic Forum dalam laporannya tentang Global Competitiveness Index menempatkan Indonesia dalam peringkat 41 dari 140 negara, serta meraih peringkat 60 terkait pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Salah satu langkah penting untuk mengenjot angka pertumbuhan ekonomi adalah dengan penyediaan sarana infrastruktur dalam berbagai sektor agar perekonomian terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah menetapkan 225 proyek dan 1 program kelistrikan sebagai PSN yang kemudian 30 proyek di antaranya tersaring sebagai Proyek Prioritas.


Setelah dievaluasi, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebanyak 56 proyek strategis termasuk 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang dengan estimasi nilai investai Rp 1.206 triliun masuk ke dalam usulan baru PSN.

Sehingga total daftar PSN yang mencakup 15 sektor proyek terdiri atas 245 proyek, 1 program kelistrikan dan 1 program industri pesawat terbang dengan total nilai investasi Rp 4.197 triliun.

“Sektor energi, ketenagalistrikan, jalan, kereta, kawasan merupakan sektor yang memiliki nilai investasi terbesar yang sangat membutuhkan pendanaan baik BUMN maupun swasta,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017) di Jakarta.

Pemerintah juga melakukan evaluasi atas perkembangan penyediaan proyek prioritas eksisting. Dari hasil evaluasi daftar PSN tersebut maka proyek prioritas bertambah dari 30 proyek menjadi 37 proyek senilai Rp 2.490 triliun.

Adapun proyek baru termasuk ke dalam daftar proyek prioritas meliputi 2 proyek jalan tol, 2 proyek ketenagalistrikan, 2 proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, 4 proyek minyak dan gas (migas) serta 1 proyek perkeretaapian. Selain itu, ada 2 proyek perluasan cakupan, proyek tol Trans Sumatera dan proyek PLTU Mulut Tambang.
Share:

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur akan Tingkatkan Daya Saing

Presiden Jokowi membuka Rakernas HIPMI di Jakarta, Senin (27/3/2017). [Foto Laily Rachev - Biro Pers Setpres]

Tahapan pertama yang menjadi fondasi bagi seluruh tahapan yang ada ialah mengenai pembangunan infrastruktur.

Tiga tahapan pembangunan nasional menuju Visi Indonesia 2045 disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Pembukaan Rakernas tersebut digelar di Ballroom Hotel The Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).
Untuk diketahui, masing-masing dalam ketiga tahapan tersebut terbagi atas sepuluh tahun pelaksanaan. Tahapan pertama yang menjadi fondasi bagi seluruh tahapan yang ada ialah mengenai pembangunan infrastruktur.
"Yang pertama, sebagai fondasi, kita akan bangun infrastruktur. Ini sangat penting sekali," ujar Presiden.
Pembangunan infrastruktur menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, dengan pembangunan infrastruktur ini, Indonesia hendak meningkatkan daya saingnya.
"Tahapan pertama pembangunan infrastruktur ini betul-betul harus fokus dan kita selesaikan. Dengan inilah kita bisa memperkuat daya saing kita. Biaya logistik dan transportasi akan jauh lebih murah sehingga nantinya harga-harga juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar," ungkapnya.
Sejumlah proyek pembangunan tengah dikerjakan oleh pemerintah hingga kini. Sebut saja pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, jalan tol, bandara, dan juga pelabuhan terus dikebut oleh pemerintah.
"Pelabuhan kita kerjakan tiga 'shift'. Di Kuala Tanjung, Makassar New Port, Tanjung Priok, dan tahun ini akan kita mulai di Sorong. Karena tanpa itu jangan berharap kita bisa bersaing di era keterbukaan yang tidak bisa kita hambat lagi," Jokowi menambahkan.
Namun, Presiden Joko Widodo turut berpesan agar pembangunan yang dilakukan juga menyentuh sumber daya manusianya. Tahun 2030 hingga 2035 kelak, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana Indonesia akan lebih banyak ditopang oleh 52 persen penduduk dengan usia produktif. Inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lainnya.
"Kalau pembangunan SDM bisa kita kerjakan, itu akan jadi sebuah kekuatan besar kita. Tetapi kalau kita gagal melaksanakan pembangunan SDM, akan menjadi beban negara yang sangat besar. Oleh sebab itu saya mengingatkan, siapapun nanti pemimpinnya, yang namanya pembangunan SDM menjadi kunci dalam rangka menghantarkan kita kepada Indonesia emas di 2045," ucapnya.
Sementara itu, yang menjadi tahapan kedua dalam pembangunan nasional nantinya ialah industri pengolahan yang berbasis pada bahan-bahan mentah. Pengolahan barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi ini sesungguhnya telah disampaikan Kepala Negara dalam sejumlah kesempatan. Hal itu dipercaya akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi produk-produk hasil industri Indonesia.
"Pada tahapan itu jangan ada dari kita yang berjualan barang mentah. Semuanya harus minimal barang setengah jadi. Kelapa sawit, jangan sampai kita nanti kirimnya CPO terus. Turunan dari CPO harus dikerjakan semuanya, entah sabun, minyak goreng, kosmetik, silakan. Tapi jangan sampai kirim lagi dalam bentuk 'raw material'. Jagung juga sama, jangan sampai kita kirim dalam bentuk mentah. Buat makanan, makanan ternak, semuanya harus masuk ke industri pengolahan seperti itu," Presiden menegaskan.
Adapun yang menjadi tahapan terakhir menuju visi Indonesia Emas 2045 ialah pada pengembangan industri jasa. Termasuk di antara industri tersebut ialah pengembangan pada sektor pariwisata Indonesia.
"Kekuatan kita di Indonesia ini sebenarnya adalah di industri pariwisata. Anak-anak muda masuklah ke industri ini karena amat menjanjikan. Sekarang kita baru membangun sepuluh destinasi wisata yang baru. Masuklah ke sana," ajaknya.

Share:

Recent Posts