25 Proyek Senilai Rp280 Triliun di Jawa Barat Siap 'Dijual', Berminat?

Ilustrasi: Foto Shutterstock

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memboyong 25 proyek infrasrtuktur di Jawa Barat senilai kurang lebih Rp280 triliun yang akan ditawarkan dalam pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta, 31 Oktober - 2 November 2018. Pameran ini merupakan pameran berskala international yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohamad mengatakan kepada Humas Jabar, Proyek-proyek infrastruktur besar yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya: Peluang bisnis di Bandara International Jawa Barat (BJIB) dan Aerocity BIJB di Kabupaten Majalengka; Proyek Bandung Metropolitan Urban Railways di Wilayah Bandung Raya.
“Proyek Aksesbilitas ke BIJB berupa pembangunan Railways dan Toll Road; kemudian Proyek Pengelolaan Sampah Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Pembangunan Minihydro Power Plant di Pasir Jambu dan Kertamukti,” katanya dari lokasi pameran, Rabu (31/10/18).

Menurut Dadang, pada pameran yang dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo ini, diinformasikan juga proyek-proyek infrastruktur lainnya yang menjadi target Gubernur baru Jawa Barat 2018-2023, Ridwan Kamil.
Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, dalam program Jabar Juara menargetkan peningkatan interkoneksi antar wilayah di Jawa Barat dari utara ke selatan, dari barat ke timur dan dari desa ke kota serta meningkatkan akses ke lokasi wisata di Jawa Barat.
“Proyek-proyek tersebut di antaranya reaktivasi railway, pembangunan Bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan waduk, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum, pembangunan jalan tol dan peningkatan jalan non tol,” paparnya.

Dadang mengungkap, proyek-proyek tersebut tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk itu maka membangun kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota dan meningkatkan partisipasi BUMN-BUMD-Swasta dalam pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat adalah suatu keniscayaan. “Kolaborasi plus inovasi adalah kunci pencapaian program Jabar Juara,” katanya.
Untuk mewujudkan itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan BUMD: PT BIJB, PT Tirta Gemah Ripah serta dukungan dari Biro Humas dan Protokol, mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Jawa Barat dalam event Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW).

Share:
Read More

Pentingnya Pengawasan Keamanan di Proyek Infrastruktur

lIustrasi: Foto Okezone
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh pekerja konstruksi untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan ketika mengerjakan proyek infrastruktur.
Jangan sampai adalagi kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh stakeholder fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM). Karena dengan adanya peningkatan SDM maka pekerjaan yang dilakukan pun lebih berkualitas.
"Di tengah kesempatan kerja yang terbuka luas di dalamnya melekat tanggung jawab bekerja. Keamanan pekerja. Jangan adalagi kasus bangunan roboh atau kecelakaan fatal. Proyek harus menjadi perhatian di wilayah rawan," tegas Jokowi saat pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2018 di Jakarta.

Nyatanya, selain keselamatan dalam pembangunan infrastruktur, dibutuhkan juga keamanan untuk pengawasan infrastruktur.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) Aritonang mengatakan, perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) tidak hanya memberikan peluang besar namun juga ancaman keamanan yang besar bagi akselerasi bisnis maupun infrastruktur.
"Infrastruktur strategis merupakan salah satu sasaran empuk bagi penyadapan atau pencurian data di dunia. Sangat penting untuk mengevaluasi kembali standar teknologi keamanan dalam melindungi infrastruktur," katanya.

ATISI mengungkapkan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah melarang pemakaian produk keamanan yang memiliki celah keamanan (backdoor code) sebagai bentuk perlindungan infrastruktur stategis terhadap potensi ancaman keamanan negara.
Teknologi yang saat ini mutlak harus ada di sistem keamanan adalah anti penyadapan data, khususnya pertahanan terhadap backdoor code.
“Ajang Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis maupun pemerintah untuk memiliki solusi terhadap risiko ancaman keamanan yang terus meningkat," kata Founder & Chairman, Professtama Teknik Cemerlang Sanny Suharli.

Mengingat dengan backdoor code, akses ke CCTV dapat diretas tanpa perlu mengetahui kata sandi, sehingga rentan pencurian rekam data denah ruangan maupun aktivitas di infrastruktur strategis.

Share:
Read More

Jadi Fokus Pemerintah, Anggaran Infrastruktur Diperkirakan Rp450 Triliun per Tahun

Pembangunan infrastruktur. Ilustrasi: Okezone
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai infrastruktur masih akan menjadi fokus utama pemerintah, apabila Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Kalau Pak Jokowi diasumsikan menang, saya kira pembangunan infrastruktur anggarannya tetap besar di dalam postur APBN pada kisaran Rp400 triliun sampai Rp450 triliun per tahunnya,” kata Bhima, dikutip dari Antaranews, di Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Pernyataan tersebut menyusul jelang hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Namun, dia mengatakan, sifatnya hanya melanjutkan serta menyelesaikan 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak ada proyek baru.
“Jadi pada periode kedua ini menyelesaikan proyek-proyek nasional yang ada pada periode pertama, mulai dari penyelesaian LRT pelabuhan-pelabuhan logistik, bendungan, bandara. Fokusnya tetap infrastruktur,” kata peneliti INDEF itu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai contoh pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan Bandara Kertajati.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, proyek strategis nasional yang telah selesai pada 2018, di antaranya Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta-Sudirman, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, LRT Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Babullah Ternate, Makassar New Port, dan Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung (Pembangunan Terminal Multiputpose Tahap II).

Share:
Read More

1.000 Km Sudah Terbangun, Menteri PUPR Tambah Jalan Tol Sepanjang 1.825 Km

Ilustrasi Jalan Tol (Foto:KBUMN)
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun hampir 1.000 kilometer (Km) jalan tol. Ini cukup fantastis karena dibangun dalam waktu empat tahun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan, meskipun sudah hampir 1.000 km jalan tol yang dibangun, bukan berarti pembangunan akan selesai. Sebab, akan ada 1.825 km lagi tambahan jalan tol yang akan dibangun pemerintah.
"Tahun 2019 ini kan seperti yang kita programkan akan ada tambahan 1.852 km," ujarnya saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Untuk mengejar target tersebut, beberapa jalan tol ada yang mulai dilakukan pengerjaannya pada tahun ini. Di sisi lain ada juga yang akan dimulai pada tahun depan karena saat ini sedang dalam tahap penetapan lokasi.
"Ke depan saya kira masih banyak lagi proyek-proyek jalan-jalan tol yang perlu kita mulai, bahkan dimulainya mungkin ada yang tahun ini apakah penetapan lokasi (penlok), tendernya itu mulai bulan Juni,” katanya.
Salah satu yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah jalan Tol Semarang-Demak. Sementara jalan Tol Yogyakarta-Solo akan dikebut pengembangannya.
"Mulai bulan Juni kaya di Semarang-Demak tinggal menetapkan pengembangnya. Yogyakarta-Solo sudah ada trase tinggal penlok (penentuan lokasi) lalu kita lelang, Cilacap-Yogyakarta juga. Lalu Bawean- Yogyakarta juga mencari trase," imbuhnya.
Sedangkan untuk Pontianak-Singkawang, baru pada tahap awal. Sebab jalan tol ini masih sebatas usulan dari pemerintah daerah (Pemda).

Tol Probolinggo - Banyuwangi dan Prapat juga akan dimulai kajiannya pada tahun ini. Usulan pembangunannya sudah masuk kepada Kementerian PUPR.
"Kemudian yang ke Tebing Tinggi-Parapat, itu juga sudah akan dimulai tahun ini. Kemudian Probolinggo-Banyuwangi itu juga akan dimulai tahun ini," ujar Basuki.
Dari rencana pembangunan jalan tol ini, Basuki mengaku banyak pemerintah daerah yang mendatanginya dan meminta agar disediakan jalur exit untuk menuju daerah mereka. Salah satu contohnya adalah pemerintah daerah Jember hingga Pekolangan.
"Jember, Batang, Pekalongan, semua kabupaten minta," ucapnya.

Share:
Read More

Proyek Jalan Tol Sudah Habiskan Rp500 Triliun, Begini Rinciannya!

Ilustrasi Jalan Tol (Foto:KBUMN)
Pemerintah sudah membangun kurang lebih sekitar 941 kilometer (Km) jalan tol. Pembiayaan pembangunan jalan tol tidak hanya dibiayai oleh APBN melainkan dari pinjaman atau sindikasi perbankan (utang).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, selama empat tahun lebih pemerintah sudah mengeluarkan uang sekira Rp500 triliun untuk pembangunan jalan tol yang berasal dari utang. Dari jumlah tersebut, sumber pembiayaannya terdiri dari utang dari lembaga keuangan milik negara (BUMN) dan yang terakhir pinjaman alias utang dari luar negeri.
"Tentang pembayaran proyek jalan tol, kita mendapatkan data Pembiayaan proyek-proyek jalan tol yang sumbernya dari pinjaman. Kalau dari total jalan tol yang senilai Rp500 triliun," ujarnya kepada Okezone, Selasa (9/4/2019).

Adapun rinciannya, 62,23% atau sekitar Rp311,15 triliun dibiayai oleh lembaga keuangan milik pemerintah seperti PT SMI hingga kredit sindikasi perbankan BUMN. Beberapa bank plat merah yang ikut serta dalam kredit sindikasi seperti Bank BRI, Bank Mandiri hingga Bank BNI.
"Ada empat besar pembiayaan dari sisi pinjamannya 62,23% dibiayai oleh lembaga keuangan milik pemerintah misalnya Bank Mandiri, PT SMI," ucapnya.
Sementara itu. 36,77% atau sekitar Rp183,85 triliun berasal dari utang lembaga keuangan non pemerintah. Termasuk di dalamnya berasal dari utang luar negeri.
"Yang non BUMN 36,77%. Sebagian besar bank-bank swasta non BUMN," ucapnya.

Khusus pinjaman yang berasal dari asing, biasanya hanya diperuntukan untuk jalan tol yang dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero). Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Menurut Danang, alasan mengapa hanya proyek yang dikerjakan Hutama Karya saja karena proyek tersebut ada jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Sehingga para investor asing mempercayakan uangnya meskipun memang banyak yang menyebut tol Trans Sumatera tingkat keekonomiannya sangat kurang.
"Bank BCA dan Bank Asing membiayain Hutama Karya karena dia ada jaminan dari Kementerian Keuangan dan mereka jadi confident bisa kembali sesuai rencana bisnis mereka," jelasnya.

Ke depannya, lanjut Danang, pemerintah akan terus membangun jalan tol secara masif. Akan tetapi sektor pembiayaan Bank Daerah akan lebih didorong hingga 5% yang mana saat ini kurang dari 1%.
"Bank daerah ini baik sindikasi maupun masing-masing. Karena sampai hari ini kontribusinya kurang dari 1%. Ini akan kita dorong lagi kita berikan penjelasan untuk mereka turut serta membiayai terutama jalan tol di mana bank tersebut berada. Kita dorong sampai 5 sampai 10%," jelasnya.

Share:
Read More

Alokasi Anggaran Infrastruktur untuk Aceh Sebesar Rp1,65 Triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Okezone)
Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus berjalan seiring dengan upaya peningkatan daya saing Indonesia. Hal ini tentunya perlu didukung oleh SDM yang handal dan kompeten untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya mendorong upaya percepatan sertifikasi di seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana kewajiban ini secara tegas tertuang dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
"Selain itu dengan semakin banyaknya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat maka kualitas pembangunan infrastruktur juga semakin terjamin," ujarnya saat membuka secara resmi Kegiatan Uji Sertifikasi kepada Tenaga Kerja Konstruksi di Banda Aceh, Senin (11/3/2019).
Dia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Provinsi Aceh sebesar 166.824 orang (2,0% dari tenaga kerja konstruksi nasional) di mana hanya sekitar 12,1% yang bersertifikat atau hanya sekitar 20.129 orang. Sementara itu anggaran infrastruktur Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik di Provinsi Aceh sejak tahun 2015-2018 rata-rata sebesar Rp1,65 triliun.
"Nilai anggaran infrastruktur pembangunan fisik tersebut menyerap tenaga kerja konstruksi sebanyak 23.100 orang tiap tahunnya. Sehingga dapat diketahui masih terdapat gap sebanyak 12,8% tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Provinsi Aceh," tuturnya.

Dia menuturkan, kesadaran sertifikasi tenaga kerja konstruksi seharusnya menjadi komitmen semua pemangku kepentingan, karena pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang, di mana Kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, sedangkan untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Saya minta semua pihak memegang komitmen tersebut dan menegakkan ketegasan penegakan hukum dalam menjalankannya. Penggunaan tenaga kerja bersertifikat harus tertuang sejak disepakatinya kontrak kerja konstruksi demi jaminan profesionalisme, mutu dan akuntabilitas dari setiap pekerjaan," ungkapnya.
Dia juga berharap, yang bersertifikat diharapkan akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur. Tuntutan tersebut tentunya harus sejalan dengan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
"Pengaturan terkait upah bagi tenaga kerja konstruksi, saya minta dapat segera disiapkan dengan baik oleh Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja," jelasnya.
Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam menciptakan SDM Konstruksi yang handal dan kompeten, sejalan dengan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas nasional di tahun 2019 ini.
"Pembangunan SDM ini dapat dilakukan melalui program pendidikan vokasi dan link and match dengan sektor industri, salah satunya industri konstruksi," pungkasnya.

Share:
Read More

Menhub: Bangun Infrastruktur Tak Hanya di Jawa tapi Aceh hingga Papua

Menteri Perhubungan Budi Karya (Foto: Okezone)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor transportasi sudah dilakukan di seluruh Indonesia.
"Kami membangun infrastruktur tidak hanya dilakukan di Jawa sentris saja. Tapi bagaimana kesatuan NKRI atau Indonesia sentris juga dibangun infrastuktur. Jadi, bukan hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun di Papua, Aceh dan tempat lain kita bangun infrastruktur," ujar Budi di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Kamis (28/3/2019).
"Kita ketahui, kami telah membangun 100 kapal untuk berlangsungnya tol laut. Hal tersebut merupakan salah satu solusi stabilitas harga di Jawa timur," tutur dia.

Dia menuturkan, untuk infrastuktur di perkotaan, Kemenhub telah telah membangun transportasi angkutan massal yang menjadi satu andalan. Di mana angkutan massal ini dengan investasi triliunan dan antusiasme masyarakat luar biasa.
"Seperti MRT, LRT dan bagaimana kita memberikan jalan keluar untuk angkutan massal, Tidak serta merta dirasakan masyarakat, kita butuh proses membangun," kata dia.

Share:
Read More

Daftar 619 Proyek Infrastruktur yang Dibiayai SBSN di 2019

Ilustrasi: Foto Shutterstock

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi salah instrumen pendanaan strategis dalam membiayai proyek infrastruktur Kementerian dan Lembaga (K/L).
SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Project Financing Sukuk) merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang telah dilakukan sejak tahun 2013.
“Project Financing Sukuk sangat mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Di samping itu, penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek ini juga dapat memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah digunakan secara produktif, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Dia mengatakan, pembiayaan proyek melalui SBSN menunjukkan angka yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik itu dari jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun sebaran satuan kerja (satker) pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Sebagai gambaran, tahun 2013 proyek yang dibiayai melalui SBSN hanya sebesar Rp800 miliar, sedangkan tahun 2018 ini nilainya mencapai Rp22,53 triliun. K/L yang menjadi pemrakarsa proyek SBSN juga semakin banyak, di tahun 2013 hanya 1 K/L, kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 10 unit eselon I dari 7 K/L.
Pada tahun 2019, alokasi pembiayaan proyek SBSN mencapai sebesar Rp28,43 triliun atau meningkat dari alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp22,53 triliun. Alokasi pembiayaan proyek SBSN tahun 2019 akan ditujukan bagi tujuh K/L, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Badan Standarisasi Nasional (BSN), dengan cakupan proyek mencapai 619 proyek yang tersebar di 34 propinsi, dengan rincian:
1. 15 proyek infrastruktur transportasi pada Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp7,99 triliun, termasuk penyelesaian infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare-Makassar) yang merupakan pembangunan sarana perkeretaapian yang pertama di Sulawesi sejak Indonesia merdeka, pembangunan double track selatan Jawa yang terbentang dari Cirebon-Kroya-Solo hingga Madiun-Jombang-Surabaya, serta pengembangan sarana perkeretaapian Trans Sumatera;
2. 82 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan Rp7,84 triliun;
3. 180 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan Rp9,00 triliun;
4. 14 proyek embarkasi haji dan 16 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama senilai Rp342 miliar;
5. 41 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 125 madrasah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama senilai Rp2,02 triliun;
6. 128 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama senilai Rp189,30 miliar;
7. 6 proyek pembangunan taman nasional dan 1 pembangunan laboratorium di Kementerian LHK senilai Rp106,23 miliar;
8. 7 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di Kementerian Ristekdikti senilai Rp498,08 miliar;
9. 1 proyek pengembangan laboratorium di BSN senilai Rp50 miliar;
10. 3 proyek pembangunan laboratorium di LIPI senilai Rp240 miliar.

Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Korbankan 45.000 Kontraktor Dalam Negeri?

Ilustrasi Pembangunan Proyek Infrastruktur (Foto: Okezone)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada hari ini.

Dalam sidang, Anggota DPR Komisi V Bambang Haryo memberikan masukan kepada pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Menurutnya, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur hingga Rp400 triliun kurang maksimal. Pasalnya, tidak semua infrastruktur ini dapat dirasakan.
“Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur,” ujarnya di Ruang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Salah satu contoh belum besarnya pembangunan infrastruktur adalah banyak sekali kontraktor dalam negeri yang tidak mendapat proyek. Padahal seharusnya, proyek-proyek yang dikerjakan ini menjadi peluang bagi kontraktor dalam negeri.
“Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ucapnya.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sama sekali tidak berasa di level bawah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati meskipun pembangunan infrastruktur dibangun begitu masif.
“UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40 ribu lebih dalam tempo 3-4 tahun terakhir. Data semua ada di media dan lain-lain,” ucapnya.
Masyarakat umum juga tidak merasakan dampak pembangunan infrastrukturnya. Misalnya swasembada pangan yang justru tidak tercapai karena irigasi kurang baik karena kurangnya pasokan air.
Selain itu, akses air bersih juga dinilai masih kurang dan belum berdampak. Banyak daerah yang justru tidak mendapatkan akses air minum meskipun pemerintah menggalangkan program 100-0-100.
“Kami lihat kalau infrastruktur tidak beri perubahan ke masyarakat agar DPR bisa perhatikan lebih lagi,” ucapnya.

Share:
Read More

Kementerian PUPR terus dorong pembangunan infrastruktur ramah disabilitas



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendorong penyelenggaraan jasa konstruksi dengan mengedepankan fasilitas publik yang sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. 
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan.

“Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi telah menginisiasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai proyek infrastruktur. Salah satunya penggunaan Ubin Pemandu sangat penting bagi teman-teman penyandang disabilitas,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman dalam siaran persnya, Selasa (2/4). 

Menurut Sudirman, penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penggunanya, termasuk penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan, khususnya di perkotaan. 

“Masih banyak fasilitas publik seperti bangunan gedung yang belum aksesibel, seperti kurangnya informasi, pengetahuan dan pemahaman serta anggapan bahwa penyediaan prasarana akses bagi difabel adalah mahal dan menjadi beban,” ujarnya. 

Sudirman berharap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengembangkan penyediaan fasilitas publik di wilayahnya dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi kaum disabilitas. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 

“Perencanaan dan strategi pembangunan, khususnya di perkotaan yang aksesibel bagi semua, terutama bagi disabilitas, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menambah daya saing kota,” tuturnya. 
Kementerian PUPR sendiri dalam membangun infrastruktur terus berupaya untuk mengadopsi prinsip PUG agar infrastruktur dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan difabel. 

Misalnya pada pembangunan dan renovasi Kompleks GBK yang menjadi venue Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 tahun 2018 telah dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas. 

Selain itu Kementerian PUPR juga merenovasi 1.000 kamar di Wisma Atlet Kemayoran yang digunakan para atlet Asian Para Games juga telah dilengkapi fasilitas difabel seperti penambahan ramp grab bar kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 

“Di gedung Kementerian PUPR juga bisa menjadi contoh bangunan yang aksesibel, ada jalur pemandu (ubin pemandu), parkir khusus, toilet, ramp dan lift,” ujarnya. 

Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Perlu Didukung Insinyur Profesional

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (7/10/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Kementerian PUPR sendiri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur memiliki target pembangunan 2015-2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR memerlukan para ahli insinyur seperti ahli jembatan, ahli jalan, ahli bendungan dan ahli jalan raya.
“Kami merasa di PUPR sudah jarang ahli jembatan, ahli irigasi, ahli bendungan, ahli jalan raya,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Selasa (11/10/2016). Rapimnas PII dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Natsir, Ketua Umum PII Hermanto Dardak serta pengurus PII Pusat dan Cabang.
Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan insiyur profesional di Indonesia hingga 2025 sebanyak 120.000 atau sekitar 10.000 insinyur profesional per tahun.  Kementerian PUPR telah bekerjasama politeknik-politeknik diantaranya Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) di level politeknik dan menerima para mahasiswa untuk magang di proyek Kementerian PUPR.
Pengisian Bendungan Bajulmati Sudah 60 Persen
“Insinyur juga seperti dokter. Setelah wisuda baru menjadi Sarjana Kedokteran. Untuk menjadi Dokter, perlu koas/ magang selama dua tahun. Demikian juga Fakultas Teknik yang begitu lulus baru menjadi Sarjana Teknik, belum menjadi insiyur. Sarjana Teknik belum bisa mendesain dan menyusun RAB. Sehingga harus ada pendidikan khusus secara profesional. Dalam arti, begitu lulus dengan sertifikat profesional bisa bekerja sebagai perencana dan pengawas,” jelas Basuki.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PII Hermanto Dardak menjelaskan untuk meningkatkan daya saing, perlu meningkatkan kualitas insinyur baik nasional maupun internasional. Untuk itu dilakukan program profesi insinyur. Dalam program tersebut, terdiri dari 70 persen magang dan 30 persen materi di kelas.
Arah pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Nawacita Presiden RI, diantaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Terkait daya saing global, berdasarkan Indeks Daya Saing Global (GCI), Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 37 pada tahun 2015 menjadi peringkat 41 pada tahun 2016. Salah satu indikator daya saing global adalah infrastruktur.
Kementerian PUPR sendiri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur memiliki target pembangunan 2015-2019, diantaranya:
Mewujudkan ketahanan air/pangan dengan pembangunan 65 waduk, 1 juta Ha jaringan irigasi baru, sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 67,52 m3/detik, serta sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 530 km.
Penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan 2.650 km jalan baru, 29.859 km jembatan, dan 1.000 km jalan tol.
Mewujudkan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan melalui dukungan penyediaan  rumah hunian (Program Pembangunan Sejuta Rumah) dengan pembangunan 550 ribu unit rumah susun untuk MBR, 50 ribu unit rumah khusus, serta 1,75 juta unit rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni.
Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh (Program 100, 0, 100) dengan pembangunan 32.823 liter/detik SPAM, pembangunan 38.431 Ha infrastruktur di permukiman kumuh, pembangunan pengolahan air limbah untuk melayani 667.687 KK dan pembangunan sistem penanganan sampah untuk melayani 6,9 juta KK.
Pembangunan infrastruktur PUPR disusun berbasis pengembangan wilayah dengan fokus mendukung 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Termasuk didalamnya kawasan strategis pariwisata, kawasan-kawasan industri prioritas, pelabuhan maupun perkotaan strategis nasional untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.
Dukungan insinyur dalam proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan memberikan nilai tambah pada lingkungan terbangun/binaan. Hal tersebut diindikasikan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat metode.

Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Harus Ditopang Pertumbuhan Sektor Jasa

Ilustrasi jasa logistik. (Shutterstock)

Pembangunan infrastruktur harus dibarengi industri jasa agar membuahkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai pembangunan infrastruktur yang saat ini digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangatlah vital. Namun Mari mengingatkan gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi oleh pertumbuhan industri jasa.
"Percuma pemerintah banyak membangun pelabuhan, bandara, rel kereta api serta jalan tol kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah harus memastikan petugas yang bekerja di sarana transportasi publik memiliki kualitas yang bagus dalam memberikan pelayanan publik. Mulai dari pelayanan terpadu, birokrasi yang efektif dan efiisen," kata Mari di Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Selain itu, tak kalah pentingnya adalah pertumbuhan industri jasa. Pembangunan infrastruktur yang bagus harus dibarengi dengan pengembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Sebab disitulah kuncinya untuk menciptakan sistem logistik yang murah agar biaya pengiriman atau distribusi barang dari tempat produksi ke berbagai wilayah tujuan pemasaran bisa ditekan. "Sebab biaya logistik tinggi inilah yang selama ini mengganggu daya saing pengusaha dalam negeri, terutama di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini," ujar Mari.
Potensi Kontribusi Industri Jasa Bagi Ekonomi Indonesia Besar
Mari mengingatkan para pelaku usaha manufaktur agar tak cuma fokus dalam proses produksi barang. Proses distribusi barang ke tempat pemasaran juga menjadi mata rantai bisnis yang tak kalah pentingnya. Sehingga pengembangan layanan jasa logistik sangat mutlak dilakukan.
Tak hanya itu, pelaku industri jasa juga harus memaksimalkan pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan. Kondisi ini sudah terjadi di segmen industri belanja online (e-commerce) yang maju pesat dalam beberapa tahun terakhir. "Namun penggunaan internet di Indonesia belum menyentuh semua lapisan masyarakat, baru 77 juta orang. Kecepatan bandwith internet kita juga lebih lamban dan biayanya lebih mahal dibanding negara lain. Inilah yang harus dibenahi oleh pemerintah," tutup wanita yang pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Menurut data Indonesia Services Dialogue, kontribusi sektor jasa terhadap PDB nasional meningkat dari 45 persen di tahun 2000 menjadi 55 persen di tahun 2012. Industri jasa mampu menciptakan 21,7 juta lapangan kerja dalam kurun waktu 2000-2010. Angka ini jauh melampaui industri manufaktur dalam periode yang sama yang hanya mampu menyerap 2,2 juta orang. 
Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan jasa Indonesia mengalami defisit. Pada tahun 2014, Indonesia mengekspor jasa senilai 23,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) dan melakukan impor jasa senilai 33,5 miliar Dolar AS.
Share:
Read More

Recent Posts